Bandung Ajukan Status Darurat Sampah, Lonjakan Wisatawan Saat Libur Jadi Pemicu

Table of Contents

Ilustrasi tumpukan sampah di pinggir jalan (Istimewa)

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mengusulkan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah selama rangkaian libur panjang dalam beberapa bulan terakhir.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan lonjakan aktivitas warga dan tingginya kunjungan wisatawan sejak masa libur Lebaran hingga sejumlah long weekend berdampak langsung pada peningkatan volume sampah harian di Kota Bandung.

Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat beban lingkungan dan sistem persampahan kota semakin berat. Persoalan sampah kini menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera ditangani pemerintah daerah.

Selain peningkatan volume sampah, keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala. Hingga saat ini, Kota Bandung masih bergantung pada TPPA Sarimukti untuk pembuangan residu sampah karena tidak memiliki tempat pembuangan akhir sendiri.

Ketergantungan tersebut membuat kapasitas pengelolaan sampah Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kuota pembuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Pemkot Bandung menyambut positif keputusan Pemprov yang menambah kuota pengangkutan sampah ke TPPA Sarimukti.

Farhan menilai tambahan kuota tersebut membantu mencegah penumpukan sampah yang lebih besar di berbagai wilayah kota. Meski pengolahan sampah terus dioptimalkan di tingkat lokal, residu yang tersisa tetap membutuhkan dukungan fasilitas milik pemerintah provinsi.

“Untuk residu, kami masih memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan Sarimukti berada di tingkat provinsi,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemprov Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah. Usulan tersebut diajukan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Apabila status darurat sampah disetujui, pemerintah daerah akan memiliki ruang lebih luas untuk menerapkan berbagai kebijakan khusus guna mempercepat penanganan persoalan persampahan.

Di sisi lain, Farhan menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting, terutama dalam upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan dan pengurangan penggunaan material sekali pakai.

Ia berharap momentum ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks di Kota Bandung.

Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menjadi kunci untuk menjaga kebersihan kota sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di masa depan.