WFH Diperpanjang Dua Bulan, Pemerintah Klaim Konsumsi Pertalite Turun Hampir 9 Persen

Table of Contents

JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan setelah evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut berdampak terhadap penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penggunaan Pertalite pada April 2026 tercatat turun mendekati 9 persen sejak skema WFH diberlakukan pada awal April lalu.

Menurutnya, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan kebijakan kerja fleksibel tersebut cukup efektif dalam mendukung efisiensi energi nasional.

“Kita evaluasi terkait WFH dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Selain faktor penghematan energi, pemerintah juga mempertimbangkan dinamika geopolitik global yang masih berlangsung. Situasi internasional yang belum stabil disebut menjadi salah satu dasar mempertahankan kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa konflik global yang belum mereda menjadi pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan pola kerja jarak jauh.

“Di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kebijakan WFH sendiri telah berjalan sekitar satu bulan sejak resmi diterapkan mulai 1 April 2026. Pada tahap awal, kebijakan itu diberlakukan setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) pada sektor tertentu, termasuk kesehatan dan keamanan.

Pemerintah menilai langkah tersebut mampu mengurangi mobilitas harian sekaligus menekan konsumsi BBM di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik dunia.

Untuk pelaksanaan lanjutan, pemerintah akan menerbitkan regulasi baru melalui sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian PANRB akan mengatur penerapan bagi ASN, sementara Badan Pengelola BUMN menyiapkan kebijakan untuk perusahaan pelat merah.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran berupa imbauan kepada sektor swasta agar menerapkan pola kerja fleksibel.

Perpanjangan WFH juga menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal II 2026. Selain kebijakan kerja fleksibel, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif lain seperti diskon tiket pesawat, insentif pajak bagi penulis, serta program magang nasional guna menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini.