Polres Kota Bekasi Diminta Dedi Mulyadi Segera Amankan Perlintasan Ampera

Table of Contents

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Istimewa)

BEKASI — Beberapa hari setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan KRL, taksi Green SM, dan KA Argo Bromo Anggrek, perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur, masih menyisakan persoalan di tingkat paling dasar: pengamanan.

Aktivitas kereta memang sudah kembali berjalan normal. Namun, di titik perlintasan, situasinya belum benar-benar beres. Video yang beredar pada Jumat (1/5/2026) menunjukkan realitas di lapangan yang berbeda. Sejumlah warga terlihat berdiri di sisi rel, mengatur lalu lintas kendaraan secara manual. Peran yang seharusnya dijalankan oleh sistem resmi, kini diambil alih secara spontan oleh masyarakat.

Kondisi ini membuka celah risiko yang sama seperti sebelumnya. Tanpa palang pintu otomatis dan tanpa sistem peringatan yang memadai, perlintasan tersebut masih bergantung pada respons manusia di tempat. Artinya, keselamatan tidak ditopang oleh sistem, melainkan oleh improvisasi.

Padahal, titik ini bukan sekadar perlintasan biasa. Dari sinilah rangkaian kecelakaan fatal bermula, yang kemudian menelan korban jiwa hingga 16 orang. Minimnya perlindungan dasar di lokasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperbesar dampak insiden.

Situasi ini memicu respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia meminta aparat kepolisian segera menertibkan pihak-pihak nonresmi yang selama ini menguasai area perlintasan. Menurutnya, ruang publik tidak boleh dikelola di luar kewenangan formal.

“Seluruh jajaran Polres Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak boleh ada lagi ormas atau praktik premanisme yang menguasai aset umum untuk kepentingan pribadi. Saya kira tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Selain penertiban, perhatian juga diarahkan pada solusi cepat. Pembangunan flyover memang sudah direncanakan, tetapi itu membutuhkan waktu. Untuk sementara, ia menilai pemasangan palang pintu menjadi langkah paling realistis untuk menekan potensi kecelakaan.

“Flyover akan dibangun. Tapi dalam jangka pendek, palang pintu harus dipasang. Dalam waktu satu minggu ini harus sudah terealisasi,” kata Dedi.

Arahan tersebut mulai ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan mengambil alih pengamanan di perlintasan Ampera dan Bulak Kapal. Meski demikian, sistem yang digunakan saat ini masih bersifat manual, sebagai solusi sementara sambil menunggu penanganan lanjutan.

Di sisi lain, warga yang selama ini berjaga di lokasi memberikan perspektif berbeda. Mereka menolak anggapan bahwa aktivitas tersebut berkaitan dengan organisasi tertentu. Salah satu penjaga, Erfan (40), menyebut kehadiran mereka murni inisiatif warga sekitar.

“Tidak ada ormas. Ini relawan dari lingkungan sini,” ujarnya.

Ia mengakui, sebagian warga terlibat karena keterbatasan pekerjaan. Namun, mereka tetap membuka diri terhadap penataan yang akan dilakukan pemerintah maupun PT KAI.

Menurut Erfan, persoalan di lapangan tidak hanya soal infrastruktur. Perilaku pengendara yang kerap mengabaikan keselamatan juga menjadi tantangan tersendiri. Sebelum insiden terjadi, pengawasan di lokasi sangat minim, tanpa kehadiran petugas resmi. Dalam kondisi seperti itu, penjagaan hanya bergantung pada relawan dengan sumber daya terbatas.