Efisiensi Anggaran, WFH Jabar Beri Dampak Ganda

Table of Contents

 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menekan biaya operasional birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Kebijakan ini disebut bukan hal baru, karena telah diterapkan sekitar enam bulan terakhir sebelum diperkuat oleh arahan pemerintah pusat.

“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi di Cirebon, Kamis (2 April 2026).

Menurutnya, WFH menjadi bagian dari perubahan pola kerja pemerintahan yang lebih adaptif dan hemat biaya. Dari sisi internal, kebijakan ini dinilai efektif menurunkan pengeluaran rutin, seperti penggunaan listrik, air, dan layanan internet di kantor pemerintahan.

“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” katanya.

Penghematan tersebut memungkinkan pengalihan anggaran ke sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dedi menyebut komposisi belanja daerah kini lebih terkendali, dengan porsi belanja pegawai sekitar 30 persen dan sisanya difokuskan untuk pembangunan.

Selain efisiensi internal, WFH juga berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat menurunnya mobilitas aparatur sipil negara (ASN). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong penghematan energi.

“Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM,” ujarnya.

Di luar kebijakan WFH, Pemprov Jabar turut menggalakkan perubahan kebiasaan masyarakat, seperti mendorong pelajar berjalan kaki ke sekolah dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk efisiensi energi dan pembentukan pola hidup yang lebih berkelanjutan.